Jakarta (8/4) – Mulai hari ini (5/4), pengelola supermarket wajib membayar royalti atas musik tersebut. Hal itu juga berlaku untuk perkantoran. Termasuk juga radio yang memutar musik untuk pendengar. Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2021.

“Untuk memberikan pelindungan dan kepastian hukum terhadap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait terhadap hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dibutuhkan pengaturan mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik,” demikian pertimbangan PP 56/2021 yang dikutip detikcom, Senin (5/4/2021).

PP ini secara garis besar mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial maupun layanan publik. Dilansir dari lembaran PP Nomor 56 pada Selasa (6/4/2021), Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa royalti dibayarkan oleh individu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Pada ketentuan umum PP tersebut, LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Kemudian, pada Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa LMKN terdiri dari dua jenis, yakni LMKN Pencipta dan LMKN pemilik hak terkait.

Kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Selain itu, pada Pasal 20 PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menyebut bahwa LMKN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lalu tempat dan kegiatan apa saja yang dikenai royalti bagi lagu yang diputar? Berikut daftarnya sesuai pasal 3 ayat 2:

  1. seminar dan konferensi komersial;
  2. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
  3. konser musik;
  4. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
  5. pameran dan bazar
  6. bioskop.
  7. nada tunggu telepon;
  8. bank dan kantor;
  9. pertokoan;
  10. pusat rekreasi;
  11. lembaga penyiaran televisi;
  12. lembaga penyiaran radio;
  13. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
  14. usaha karaoke.

Bagaimana menurut pendapat Anda tentang Perundang-undangan yang diatas, Maiders?

*Sumber: Detik