Jakarta (12/1) – Memperdagangkan manusia adalah perbudakan modern. Untunglah sejak 2007 Indonesia sudah memiliki UU Perdagangan Orang. Ringkasan dari cuplikan rumusannya ada dalam ilustrasi. Kebetulan hari ini (3/2/2014) kasus Shandra Woworuntu, perempuan asal Jakarta yang pernah diculik dan disekap oleh germo di Amerika Serikat, sedang mencuat.

Cakupan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dari Human Trafficking

Bagaimana pemerintah dapat mencegah praktik perdagangan orang berkedok menjadi tenaga kerja di luar negeri? Apa saja kebijakan yang dimiliki pemerintah?

Terkait perdagangan orang, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (“UU 21/2007”) menyatakan:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau yang kini dikenal dengan sebutan pekerja migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Pekerja migran Indonesia yang dimaksud adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia.

Adapun pelindungan pekerja migran Indonesia didasarkan asas salah satunya anti perdagangan manusia, sebagaimana yang tertulis dalam Penjelasan Pasal 2 huruf h Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (“UU 18/2017”):

Yang dimaksud dengan “asas anti-perdagangan manusia” adalah bahwa tidak adanya tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia tereksploitasi.

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

Upaya pemerintah dalam mencegah praktik perdagangan orang dalam UU 21/2007 merupakan bentuk upaya perlindungan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak hanya diberikan kepada para korban tetapi juga kepada para calon korban agar tidak menjadi korban di kemudian hari.

Selain itu, untuk melindungi calon pekerja migran Indonesia, pemerintah memberikan pelindungan meliputi:

  1. Pelindungan sebelum bekerja, mencakup administratif dan teknis.
  2. pelindungan selama bekerja, mencakup:
    • pendataan dan pendaftaran oleh atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk;
    • pemantauan dan evaluasi terhadap pemberi kerja, pekerjaan, dan kondisi kerja;
    • fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia;
    • fasilitasi penyelesaian kasus ketenagakerjaan;
    • pemberian layanan jasa kekonsuleran;
    • pendampingan, mediasi, advokasi, dan pemberian bantuan hukum berupa fasilitasi jasa advokat oleh pemerintah pusat dan/atau perwakilan Republik Indonesia serta perwalian sesuai dengan hukum negara setempat;
    • pembinaan terhadap pekerja migran Indonesia; dan
    • fasilitasi repatriasi.
  3. pelindungan setelah bekerja, mencakup:
    • fasilitasi kepulangan sampai daerah asal;
    • penyelesaian hak pekerja migran Indonesia yang belum terpenuhi;
    • fasilitasi pengurusan pekerja migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia;
    • rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial; dan
    • pemberdayaan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

    Perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri disamping menggunakan sarana hukum dapat pula dibarengi dengan menyelenggarakan kerja sama diplomatik mengenai penempatan tenaga kerja. Cara ini akan lebih efisien dan lebih mudah dilakukan karena bersifat politis, yang diperlukan adalah adanya hubungan baik antar negara.

    Di Indonesia, pelayanan penempatan pekerja migran Indonesia dilakukan di layanan terpadu satu atap. Dalam rangka peningkatan hubungan bilateral di bidang ketenagakerjaan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah pusat menetapkan jabatan atase ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dengan pertimbangan antara lain jumlah penempatan dan luas wilayah.

    Di sisi lain, pada 19 April 2007 telah disahkan kebijakan nasional anti human trafficking melalui UU 21/2007 setelah hampir 10 tahun penantian sejak rancangan kebijakan tersebut dirumuskan. Kebijakan nasional itu kemudian diturunkan ke dalam berbagai peraturan daerah penghapusan perdagangan perempuan dan anak oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

    Implementasi UU 21/2007 merupakan sebuah prestasi karena kebijakan ini dianggap komprehensif. Pada tahun 2008, sesuai amanat Pasal 58 UU PTPPO telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Selain itu juga telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

    Dengan demikian, dibutuhkan sinergi yang seiring dan seimbang antara pemerintah dan calon pekerja migran Indonesia, yang dalam hal ini pemerintah bertanggungjawab terhadap jaminan penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri di samping ia wajib tunduk dan patuh pada prosedur yang harus dilalui untuk menjadi seorang pekerja migran Indonesia.

    Dalam hal calon pekerja migran Indonesia ditempatkan pada pekerjaan yang bertentangan dengan UU 21/2007, oknum tersebut dipidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar.

    Yuk bersama Maimaid, kita lindungi imigran Indonesia dengan memenuhi hak-hak asasi manusia.

    *Sumber: hukumonline